Caram Seguguk OI

Akankah Pemilu 2009 Menjadi Momok

DISEBABKAN banyaknya parpol dan caleg yang meramaikan Pemilu legislatif (09/04/09) plus berubahnya peraturan, maka sosialisasi secara langsung, merupakan sebuah solusi dalam menghadapi Pemilu yang telah manghadang di depan mata. Demikian dikatakan anggota Komisioner KPUD OI, Devisi Hukum, Pengawasan dan Penetapan, Annahri, belum lama ini, ketika mensosialisasikan Pemilu.
Masih menurutnya, setelah sosialisasi ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi saat pelaksanaan pemilu nanti. Sebagai contoh, di Dapil 4 (Tanjungraja, Sungaipinang, Kandis dan Rantaualai), ada 67ribu lebih mata pilih dan sebanyak 143 calon legislatif dari berbagai parpol yang akan memperebutkan 10 kursi saja atau sekitar 7 persen dari keseluruhan.
Maka dari itu, ketelitian dan keseriusan dari PPK, PPS, Panwaslu, Kades dan instansi pendukung lainnya di harapkan untuk dapat bekerja secara optimal dan maksimal, agar terhindar dari imbas negatif merugikan. Oleh karenanya, pekerjaan/tugas/amanah ini bukanlah hal yang main-main.
Karena keterbatasan waktu di samping itu ada 16 kecamatan sekabupaten OI yang di naungi KPUD OI, maka sosialisasi ini hanya di gelar satu kali di setiap kecamatan.
Dan lanjut Annahri, sesuai dengan UU No. 10 2008, maka sistem terbuka dan calon terpilih merupakan calon terbanyak / terbesar memperoleh suara. Maka dari itu nomor urut caleg bukan jaminan yang menentukan.
Menurutnya pula, ada 4 kendala yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi pemilu. Pertama, berubahnya perundang-undangan pemilu disusul keterlambatan UU. Kedua, banyaknya partai 2009 dan caleg. Ketiga, kejenuhan pemilih. Keempat, apatisme pemilih yang diakibatkan perilaku elit terpilih, artinya tidak sesuai dengan janji-janji sebelum terpilih sehingga mengakibatkan krisis keper-cayaan yang difaktori oleh krisis moral dari elit tersebut.
Maka dari itu, Pemilu Legislatif 2009 ini merupakan tanggung jawab anak bangsa dan kepada para perangkat desa untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakatnya yaitu pertama, pemilihan umum sudah dekat(09/04/09). Kedua, jangan jadi golput. Ketiga, pertemuan Ormas. Keempat, contreng satu kali pada gambar partai/No./atau Nama Caleg.
Sementara itu, Korwil Dapil 4, Nurhasan MAg, menambahkan untuk honor KPPS sebesar Rp400ribu, sedangkan anggota PPS Rp350ribu. Hal ini keputusan pasti sementara, sedangkan berita yang dilansir media yang menyebutkan ada kenaikan honor, yaitu KPPS Rp750ribu dan PPS Rp600ribu. Hal tersebut belum di revisi oleh pusat, namun bila dikemudian hari keputusan itu ternyata di revisi atau diestujui, maka kami pun akan menyampaikan hak tersebut kepada yang bersangkutan.
Tambahnya pula, ditilik dari honor yang tidak seberapa itu dibandingkan dengan resiko jeratan hukum-nya, maka di butuhkan kinerja sungguh-sungguh dilandasi ketulusan dan keikhlasan. Sebab bila Pemilu ini "macet" di satu desa saja, maka imbasnya sampai ketingkat Nasional, karena Pemilu tersebut merupakan kepentingan Negara. (and/har)